HEADLINE: Ramalan Air Laut Naik hingga Bundaran HI pada 2025, Faktanya?

Turunnya permukaan tanah serta banjir besar yang akan merendam Ibu Kota bukanlah ramalan. Bahkan bagi Jakarta, banjir sejatinya bukanlah bencana, melainkan 'teman dekat' karena air memang tak pernah menjauh dari kota yang dulunya bernama Batavia ini.

Sungai yang mengalir dari hulu serta permukaan tanah yang terus menurun, telah membuat air tak mau menjauh dari Jakarta. Bahkan, akhir tahun lalu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kecepatan penurunan muka tanah yang terjadi akan membuat Jakarta menghadapi banjir besar pada 2030.

"Kalau tidak salah (penurunan di pesisir Jakarta) 12 cm per tahun, sedangkan Jakarta ini kalau tidak melakukan apa-apa, kita ada penurunan muka tanah kira-kira 7 cm per tahun. Kalau tahun 2030 tidak dilakukan apa-apa maka Jakarta akan kena banjir dari dua arah," ujar Bambang saat meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kalibaru, Jakarta Utara, Jumat 8 Desember 2017.

Kecepatan penurunan permukaan tanah tersebut, menurut dia, kini tak bisa lagi ditanggulangi oleh tingginya tanggul pengaman pantai. Hal tersebut terbukti di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara yang wilayahnya terkena limpahan banjir rob.

"Insiden di Muara Baru, itu terjadi karena meskipun tanggulnya sudah cukup tinggi, kira-kira 2,4 meter, tapi ternyata tinggi air lautnya 2,5 meter. Sehingga meskipun sudah ada tanggul, tetap airnya masuk," papar Bambang.

Data ini bersesuaian dengan hasil riset tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) di Jakarta Utara. Bahkan, hasil riset ini lebih mencengangkan, di mana setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai hingga 25 cm.

"Ini adalah salah satu penurunan tanah terbesar di dunia, karena kita bayangkan dalam 10 tahun penurunannya mencapai 2,5 meter," kata Heri Andreas, salah satu doktor di bidang geodesi ITB yang terlibat dalam penelitian ini seperti dilansir BBC, pertengahan Agustus lalu.

Heri menekankan bahwa peluang Jakarta untuk tenggelam, tidak mengada-ada. Ada data yang berbicara. "Jika tidak dilakukan apa-apa, maka pada tahun 2050 sekitar 95 persen wilayah Jakarta Utara sudah berada di bawah (permukaan) laut," ujarnya.

Penurunan tanah tidak hanya terjadi di Jakarta Utara, tetapi di seluruh DKI Jakarta. Jakarta Barat turun sampai 15 cm per tahun. Jakarta Timur 10 cm setiap tahunnya. Penurunan tanah sedalam 2 cm terjadi di Jakarta Pusat. Sementara, di Jakarta Selatan penurunannya sekitar 1 cm per tahun.

Penurunan itu disebabkan oleh banyak faktor. Yaitu faktor alami seperti adanya pengaruh dari proses geologi bumi, kemudian faktor pengambilan air tanah serta faktor massa bangunan.

Namun, menurut Heri penyebab utama penurunan tanah ini adalah karena pengambilan air-tanah dalam yang berlebihan. Air tanah dalam adalah air tanah yang terletak di kedalaman sekitar 80 sampai 300 meter di bawah permukaan tanah.

"80-90 persen penyebab penurunan tanah karena itu. Kalau pengambilan air-tanah dalam dihentikan, penurunan permukaan tanah juga berhenti," tegas dia.

Penghentian eksploitasi air tanah, menurut Heri, harus segera dilakukan. Sebab gejala penurunan tanah semakin memburuk dan tidak lagi sulit dicari, khususnya di Jakarta Utara.

Di Muara Baru, sebuah gedung dua lantai yang berdiri sejak tahun 1970-an, hampir menjadi gedung satu lantai. Sekitar tiga perempat lantai dasar gedung telah terbenam masuk ke tanah dan digenangi air.

Dampak juga dirasakan nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Mahardi, yang telah melaut dari pelabuhan itu sejak 14 tahun lalu, menuturkan bagaimana tanggul yang dibangun dengan tinggi sekitar satu meter, tidak mampu lagi menahan air laut ketika pasang terjadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sadar bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta karena pengambilan air tanah dalam yang berlebihan. Sejak pertengahan Maret 2018, Anies dan timnya menginspeksi puluhan gedung, dimulai dari gedung-gedung bertingkat di sepanjang jalan protokol Sudirman dan Thamrin.

Dari inspeksi awal itu, Anies menemukan, 56 gedung memiliki sumur pengambilan air tanah dengan kedalaman lebih 200 meter. Sebanyak 33 di antaranya ilegal, tidak memiliki izin atau sudah habis masa berlakunya. Selain itu, dari total 80 gedung, 37 gedung belum memiliki sumur resapan, atau sumur resapannya tidak berfungsi.

Namun, belum ada sanksi bagi mereka yang melanggar. Padahal, perlu adanya ketegasan agar penggunaan air tanah dalam tak dilakukan sesukanya.

Heri menyarankan Anies untuk meniru apa yang dilakukan Tokyo. Ibu kota Jepang itu sebelum 1975 juga mengalami masalah penurunan permukaan tanah.

"Tokyo benar-benar menghentikan penggunaan air tanah. Tidak ada lagi gedung yang diperbolehkan mengambil air tanah," ujar dia.

Dengan menerapkan kebijakan itu sejak 1975, penurunan permukaan tanah di Tokyo pun berhenti. Berbeda dengan Jakarta, hingga kini tanahnya terus bergerak turun, ketika air bergerak naik akibat pemanasan global.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terkini Indonesia - Liputan6.com https://ift.tt/2zowVa3